Kusutnya Penyaluran Dana BOP tahun 2020 di Banten

I.     LATAR BELAKANG

Sekitar bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi kasus pandemi Covid-19. Virus yang melanda dunia ini menjadi hal yang serius. Angka kasus positif Covid-19 terus meningkat. Berbagai sektor kehidupan perlahan terkena dampak virus ini. Sejak saat itu, pemerintah sebagai wakil rakyat terus berupaya mencari penanganan guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Kucuran dana digunakan untuk membantu rakyat dengan memberikan bantuan. Ada banyak bantuan yang diberikan, baik untuk perorangan atau untuk lembaga pendidikan.

Salah satu bantuan yang dikucurkan melalui Kementrian Agama adalah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020. Pada BOP tahap II tahun 2020, Pemerintah menganggarkan Rp2,599 triliun untuk Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Lembaga Pendidikan Al-Quran. Mengutip Kompas.com, diketahaui sebanyak 62.153 MDT di Indonesia yang akan mendapatkan bantuan, masing-masing sebesar Rp10 juta. Khusus di Provinsi Banten, MDT yang mendapat BOP sebanyak 1.929 madrasah.

Pada realisasinya, bantuan yang diharapkan dapat membantu madrasah justru dimainkan oleh sekelompok oknum untuk mencari keuntungan dengan memotong dana bantuan. Hal ini sangat disayangkan oleh para kepala madrasah terlebih di masa pandemi Covid-19. Namun, para kepala madrasah mencoba memaklumi tindakan tersebut dengan harapan madrasahnya tetap mendapat bagian.

Selain adanya potongan dana bantuan, tim Kelompok Jurnalis Investigasi (KJI) juga menemukan ada segelintir anggota DPR RI yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk kepentingan politik. Di Kota Serang misalnya, salah seorang kepala madrasah yang enggan disebut namanya mengaku bahwa madrasahnya menerima BOP. Tapi BOP itu bukan berasal dari Kemenag melainkan dari Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai pemberi bantuan. Hasil penelusan pemberitaan di Kota Cilegon, Yandri Susanto dari fraksi PAN bahkan dilaporkan oleh Bawaslu Kota Cilegon karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang. Yandri melakukan sosialisasi dan penyerahan BOP di villa atau kediaman bakal calon (Balon) Wali Kota Cilegon, Iye Iman Rohman, di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, pada Jumat, 18 September 2020 lalu.

Bantuan yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik juga terjadi di Kabupaten Lebak. Nama Hasbi Jayabaya selaku anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut oleh salah satu kepala madrasah. Salah satu kepala madrasah di Paniisan itu mengaku bahwa madrasahnya mendapat dana BOP dari Rumah Aspirasi Hasbi.

Temuan lain kami (tim KJI) dapatkan di Kabupaten Tanggerang. Di Kab. Tangerang ada satu madrasah yang mendapat tiga bantuan sekaligus pada periode yang sama. Ada pula bantuan salah sasaran yang ditemukan di Kota Serang. Temuan terakhir adalah budaya amplop. Budaya ini selalu dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk tanda terima kasih kepada oknum atau koordinator yang telah membantu melancarkan pencairan bantuan.

Berdasarkan hasil penelusuran di Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kota Serang, kami menduga adanya oknum yang bermain pada penyaluran dana BOP tahap II tahun 2020 di Provinsi Banten. Berangkat dari dugaan dan temuan, kami merasa perlu mendalami kasus ini. Mengingat seluruh masyarakat di masa pandemi sudah cukup merasakan dampak yang luar biasa. Tindakan memperkaya diri sendiri atau kelompok di masa-masa sulit adalah hal yang jahat. Jika hal ini terus saja berlanjut, maka praktik-praktik serupa akan langgeng dan menjadi hal yang wajar di tengah masyarakat.

 

II.  KRONOLOGIS

Informasi mengenai BOP tahap II tahun 2020 untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) secara resmi diumumkan Kementerian Agama melalui laman Kemenang RI sekitar bulan Oktober 2020 lalu. Kabar tersebut lantas tersebar melalui media massa.

“Hari ini penerima bantuan diumumkan secara terbuka melalui website Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa’adi pada 6 Okober 2020 lalu, dikutip dari TribunNews.com

Wamenag bahkan mewanti-wanti agar tidak ada oknum yang memanfaatkan bantuan demi meraup keuntungan.

“Bantuan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan. Tidak boleh ada potongan dalam bentuk dan atas alasan apa pun,” tegasnya.


Ucapan Wamenag nyatanya tidak bisa menakuti oknum tertentu untuk tidak melakukan pungli. Beberapa media lokal di Banten seperti Lensa Metro, Radar Nusantara, dan lainnya, sempat diwarnai berita dugaan pungli dana BOP tahun 2020 di Kabupaten Pandenglang. Berangkat dari pemberitaan tersebut, kami (Tim KJI) mencoba menelusuri kebenaran dengan mendatangi madrasah-madrasah di Kabupaten Pandengang.


Kebenaran adanya pungli di Kabupaten Pandeglang kami dapatkan dari pengakuan beberapa kepala Madrasah. Mereka (Kepala Madrasah) mengaku ada oknum dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan yang mengkolektif pembelian alat kesehatan (Alkes). Nilai yang ditaksir pada setiap kecamatan berbeda-beda, sekitar Rp3 juta sampai Rp6 juta untuk setiap Madrasah. Selain itu, FKDT Kecamatan di Kabupaten Pandeglang juga memberikan jasa pembuatan laporan. Untuk jasa pembuatan laporan ini, kepala Madrasah juga dimintai sejumlah uang di luar uang pembelian Alkes.


“Ada pemotongan sebesar Rp1 juta untuk mengurus LPJ Madrasah saat pengajuan BOP. Uang ini dianggap sebagai ‘kadudeduh’ (pemberian hadiah atau imbalan-red),” ungkap salah satu Kepala Madrasah di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, yang enggan disebutkan namanya.


Dalih yang digunakan FKDT Kecamatan di Kabupaten Pandenglang adalah untuk mempermudah proses pencairan dan pengerjaan laporan jika dikoordinir.


Berangkat dari temuan di Kabupaten Pandeglang, kami mencoba melakukan penelusuran di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang. Ternyata kasus serupa juga ditemukan di tiga Kota/Kabupaten lain. Besaran nominal dana yang dipotong pada masing-masing daerah bervariasi. Sayangnya, kami tidak mendapatkan informasi berapa jumlah dana yang dipotong.


Selain potongan dana, temuan ada anggota dewan yang memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan politik didapatkan di Kab. Lebak dan Kota Serang. Salah satu Kepala Madrasah di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, misalnya, sempat menyebut bahwa bantuan tersebut berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) di bawah pimpinan Yandri Susanto dan bukan dari Kementrian Agama.


Kepala Madrasah itu bercerita, dirinya dihubungi melalui saluran telepon oleh salah satu orang anggota PAN yang menjadi koordinator BOP di Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Ia lantas diminta untuk datang pada acara seremonial penyerahan dan penyaluran BOP tahun 2020, di Pondok Pesantren Al-Qur’an Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Lontar, Kota Serang.


“Dulu pernah tapi dari partai (PAN-red) tahun 2020, dari Pak Yandri. Besarannya Rp10 juta. Sebenarnya saya tidak tahu, saya tidak mengajukan. Tahu-tahu saya dihubungi sama orang partai kalau Madrasah saya mendapat bantuan. Saya juga diminta datang ke acara sosialisasi, yah, acara seremonial,” ujar kepala Madrasah yang tidak ingin identitasnya disebut.


Laki-laki yang biasa dipanggil Pak Guru oleh masyarakat setempat juga bercerita, jika dana BOP yang diterima dipotong oleh orang yang mengaku dari PAN.


“Fer-feran ini mah, yah, tanda terima kasih. Karena ‘kan saya tidak mengajukan. Tahu-tahu dicomot gitu,” tambahnya.


Yandri Susanto juga memanfaatkan BOP ini untuk kepentingan politiknya di Kota Cilegon. Hasil penelusuran melalui pemberitaan, Yandri membuat acara seremonial dan sosialisasi terkait BOP di rumah kediaman atau villa bakal calon Wali Kota Cilegon, Iye Iman Rohiman, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang pada Jumat, 18 September 2020. Yandri bahkan dilaporkan oleh Bawaslu Kota Cilegon kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dengan dugaan penyalahgunaan wewenang.


“Kami meyakini Pak Yandri melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai anggota DPR RI. Karena acara sosialisasi itu dihadiri Pak Iye yang saat itu sebagai Bakal Calon Wali Kota Cilegon,” kata Kepala Bawaslu Kota Cilegon, Siswandi, 5 Oktober 2020 lalu, sebagaimana dilansir bantenhits.com.


Selain di Kota Serang dan Kota Cilegon, salah satu anggota dewan dari Daerah Pilihan (Dapil) Kabupaten Lebak, juga memanfaatkan bantuan itu untuk kepentingan politik. Kepala MDTA Darul Majid, Paniisan, mengaku mendapat dana BOP dari Rumah Aspirasi Hasbi Jayabaya. Setelah pencairan dana, Kepala Madrasah itu menyerahkan sebagian dana bantuan ke Rumah Aspirasi untuk pengolahan dana, salah satunya untuk pembelian alkes. Ketika kami mencoba menanyakan berapa nominal yang diserahkan, Kepala MDT Darul Majid tidak bisa menjawab dengan alasan lupa. Meski begitu, Kepala MDT Darul Majid juga mengatakan bahwa Rumah Aspirasi menyedian jasa pembuatan laporan hingga faktur barang.


“Kalau saya kan masuknya aspirasi Pak Hasbi. Saya awalnya gak tahu, ditelepon sama FKDT, ustadz dari Cibadak, (katanya-red) ini ada BOP, ini mau diajukan gak? Kata saya BOP apa? BOP Diniyah, ya udah masukan aja datanya. Ternyata ke pusat mah sama aja satu data. Ketika Pak Hasbi ngeluarin data MDT juga sama,” ujar salah satu kepala Madrasah di Kabupaten Lebak.

Sengkarut penyaluran dana BOP kembali kami temukan di Kabupaten Tanggerang. MDTA Al-Hasaniyyah, Cikupa, Kab. Tanggerang, misalnya mendapat bantuan hingga tiga kali pada periode yang sama. Namun, salah satu pengurus madrasah mengaku hanya mencairkan dua bantuan untuk MDT dan TPQ.

“Saya pengurus juga. Dipanggil Irjen dan Kemenag, karena ada treeple. MDA ada, TPQ ada (bantuan-red). Yang TPQ tidak ada masalah, yang MDA ini ada masalah. Cair double keluar. Saya cair November tapi berkasnya lambat, jadi cair dua kali,” kata Yanti pengurus MDTA Al-Hasaniyyah, Cikupa, Kab. Tangerang.

Tambahan temuan juga kami dapatkan, seperti bantuan salah sasaran. Hal ini terjadi di MDTA Al-Munawaroh, Ciracas, Kota Serang. Kepala Madrasah, Muhammad Nazmi mengaku mendapat bantuan tapi didaftar penerima tidak ada datanya. Berbeda dengan MDT Al-Munawaroh, MDTA Roudatul Fata yang berlokasi di Kompleks Bukit Ciracas Permai, Kecamatan Serang, adalah kebalikannya. Kepala MDTA Roudatul Fata, Sofwan, mengaku tidak menerima bantuan sama sekali, tapi nama madrasahnya terdaftar dalam data penerima BOP tahun 2020. Sofwan tidak pernah diberi tahu bahwa madrasah yang dipimpinnya itu mendapatkan BOP. Informasi yang ia terima dari sesama kepala madrasah, bantuan hanya diberikan kepada madrasah yang sudah memiliki akta notaris. Itu pun, bantuan yang ia maksudkan, bukan BOP Madrasah dari Kemenag RI, melainkan bantaun dari anggota DPR yang memanfaatkan dana reses.

 

III.             TEMUAN

Berdasarkan hasil penelusuran, kami mencoba mengelompokkan temuan yang sama di setiap daerah. Pertama, potongan dana BOP terjadi di MDTA Misbah Husibyan Mandalawangi, Pandeglang, MDTA Hal Falah Mandalawangi, Pandeglang, MDTA Darul Falaah Majasari, Pandeglang, MDTA Al-Muhajirin, Puri Kartika Sari, Cipocok Kota Serang, dan MDTA At-Taqwa, Banjarsari Permai, Cipocok Kota Serang.

Kedua, dana bantuan yang dijadikan kepentingan elektoral DPR RI oleh Yandri Susanto di Kota Serang dan Kota Cilegon, serta oleh Hasbi Jayabaya di Kabupaten Lebak. Temuan ketiga, madrasah fiktif yaitu MDTA Al-Barokah, Panimbang. Keempat, satu madrasah menerima tiga bantuan, terjadi di MDTA Al-Hasaniyyah, Cikupa, Kab. Tanggerang. Kelima, bantuan salah sasaran terjadi di MDTA Al-Munawaroh, Ciracas, Kota Serang, dan MDTA Roudatul Fata, Kompleks Bukit Ciracas Permai, Kecamatan Serang. Lalu temuan keenam, budaya amplop. Budaya ini ditemukan di MDTA Daarul Falah, Ciloang, Kecamatan Serang, dan MDTA Darul Falaah Majasari, Pandeglang.

 

IV.             ANALISIS

Berdasarkan penelusuran pada kasus sengkarut penyaluran dana BOP untuk madrasah tahun 2020 di Banten dengan sampel Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tanggerang, dan Kota Serang, menunjukkan bahwa: Pertama, adanya keterlibatan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan atau Kota/Kabupaten dalam pemotongan dana bantuan. Kedua, BOP dari Kemenag digunakan untuk kepentingan politik elektoral oleh anggota DPR RI daerah pilihan (dapil) di Banten.

Dugaan FKDT ikut terlibat pada kasus pemotongan BOP muncul dari hasil temuan Tim di lapangan. FKDT tingkat kecamatan mengakomodir pengajuan dana BOP Kemenag RI. Setelah pencarian oleh masing-masing madrasah, FKDT meminta dana bantuan dengan modus untuk pembelian alat kesehatan (alkes) dan jasa pembuatan laporan. Di Kabupaten Pandeglang misalnya, FKDT mematok pungutan sebesar Rp3 juta per madrasah. Pungutan ini nantinya digunakan untuk pembelian alkes sesuai juknis yang ada. Tim mengecek dan mendapat sejumlah madrasah di Kecamatan Mandalawangi dan Kecamatan Maja Sari mengaku dipungut sebesar Rp3 juta sampai Rp6 juta oleh pengurus FKDT Kecamatan.

Mungkin kepala madrasah sudah sepakat dengan FKDT bahwa akan ada potongan ketika dana bantuan cair. Tapi, jika dihitung besaran dana yang dipotong dengan nilai alkes yang diberikan tidaklah sebanding. Tim mencoba menghitung nilai alkes yang diberikan FKDT kepada para madrasah berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

1.      Cairan disenfektan sebanyak 4 botol ukuran 1 Liter merek Vin San, HET Rp20 ribu per botol.

2.      Sabun cuci tangan 4 botol ukuran 500 ML merek Vani, HET Rp20 ribu per botol.

3.      Handsanitizer 4 botol ukuran 100 ML merek Vin San, HET Rp15 ribu per buah.

4.      Tempat cuci tangan berbentuk ember tong sebanyak 1 buah, HET Rp 53 ribu.

5.      Termogun 1 buah merek Infraret, HET Rp150 ribu.

6.      Semprotan disenfektan 1 buah merek Masion, HET Rp150 ribu.

7.      Masker kain 1 pak berisi 100 pcs, HET Rp200 ribu.

Jika ditotal, nilai alkes yang didapatkan masing-masing MDTA berdasarkan HET sebesar Rp773.000. Jika masing-masing madrasah diminta oleh FKDT sebesar Rp3 juta sampai Rp6 juta, maka seharusnya masih ada sisa dari nilai uang yang telah diberikan.


Ketika diklarifikasi, Ketua FKDT Kabupaten Pandeglang, H. Endin, mengelak telah memotong dana bantuan sebesar Rp3 juta. Endin mengaku hanya membantu madrasah yang kesulitan membeli alat kesehatan. Menurutnya, pihaknya telah melakukan hal yang benar sebab berdasarkan juknis, 30 persen diperuntukan bagi penanganan Covid-19 dan 70 persen untuk biaya oprasional. Sedangkan untuk jumlah madrasah yang telah dikoordinir, Endin mengaku hanya mengakomodir 100 madrasah dari 450 madrasah yang mendapat bantuan. Dalam mengakomodir pembelian alkes, Endin dibantu oleh Pak Eman yang mempunyai koneksi ke perusahaan di Tanggerang.


“Kalau saya cuma kurang lebih 100 madrasah sesuai kwitansinya. Kemudian alat Covid-nya setelah dihitung juga murah, pengusahanya juga saya panggil, madrasahnya saya kumpulkan. Persyaratannya itu mengumpulkan masing-masing dari madrasah, usulkan dulu ke perusahaan, dari perusahaan barulah (turun barangnya). Memang saya lihat alat kesehatannya bagus juga. Yang dipasaran Rp500, di dia cuma Rp350, itu agak beda. Kalau tidak ngajukan tidak bisa, karena dia beli dari pabrik. Begitu dapat 100 (madrasah-red) pengajuan ke pabrik, baru (barangnya) dikirim ke sini. Pak Eman itu di pabrik Tangerang, orang sini, orang Cigadung,” kata Ketua FKDT Kabupaten Pandeglang, H. Endin.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Tangerang. FKDT memotong dana bantuan untuk mengakomodir pembelian alkes. Tapi, pada FKDT di daerah ini seakan berkubu-kubu. Madrasah yang tidak masuk jaringan FKDT akan sulit mendapatkan informasi bantuan. Jika masuk dalam jaringan FKDT, madrasah harus legowo jika kemudian mendapat bantuan maka madrasah tersebut harus menyerahkan sebagian dana bantuan untuk biaya operasional FKDT.

“Kalau misalnya kita ngajuin tanpa ada yang bawa nggak akan pernah dapat (bantuan-red),” ujar Mimi, MDTA Uswatun Hasanah, Kecamatan Curug.

“Saya nggak ikut FKDT, cairin sendiri. Di sini MDTA-nya gratis, kalau (masuk jaringan) FKDT ada rapat ini itu bayar. Saya bayar-bayar gitu suka bingung,” jawab Kepala MDTA Al-Fikri, Cikupa, Ratu.

Ketika diklarifikasi, salah satu pengurus FKDT Kecamatan Cikupa, Yanti, mengelak adanya potongan dana bantuan yang dilakukan oleh pihaknya. Ia mengaku justru madrasahlah yang memberikan. Ia pun tidak pernah memaksa jika ada madrasah yang memberi uang.

“Tidak ada pemotongan, cuma seiklasnya, kita forum tidak mematok,” ungkap Kepala FKDT Kecamatan Cikupa, Yanti.

Selain FKDT, penyaluran dana BOP ini juga dimanfaatkan oleh sebagian anggota dewan. Mereka (anggota dewan) mengaku bahwa dana tersebut adalah hasil aspirasi di daerah pilihannya. Nama anggota dewan yang disebut adalah Ketua Komisi VIII DPR RI dari PAN, Yandi Susanto, dan Anggota Komisi VIII DPR RI dari PDIP, Hasbi Jayabaya.

Nama Yandri disebut oleh salah satu Kepala Madrasah di Kecamatan Cipocok. Menurut pengakuan narasumber, ia ditelepon dari salah satu orang PAN melalui saluran telepon. Ia pun diminta datang ke lokasi acara seremonial sosialisasi penyerahan BOP (baca II. Kronologis). Tim juga melakukan penelusuran melalui media massa. Ditemukan pada acara tersebut beredar foto sejumlah Kepala Pondok Pesantren memegang sterofoam nominal bantuan. Ada yang unik dari foto tersebut, terlihat pada papan ada nama Yandri Susanto.

Kami mencoba mengklarifikasi Yandri Susanto terkait dugaan politik elektoral pada dana bantuan BOP tahun 2020. Tanggal 20 September 2021, Tim mengirim surat permohonan wawancara. Tanggal 21 September 2021, Tim mencoba mengubungi Yandri melalui pesan singkat WhatApps, namun tidak ada jawaban. Tanggal 22 September 2021, Tim kembali menghubungi Yandri, namun tidak ada dapat balasan. Kami juga menghubungi ajudan Yandri Susanto, Agung, dengan tujuan agar dapat menghubungkan kami dengan Yandri.

“Belum ketemu saya mbak, beliau (Yandri Susanto-red) masih di Jakarta, nanti saya kabari,” jawab Agung melalui pesan singkat WhatApps, tanggal 21 September 2021.

Keesokan harinya, Tim kembali mengubungi Agung dengan maksud yang sama.

“Bentar mbak, nanti saya kabari, karna saya belum ketemu beliau,” jawabnya tanggal 22 September 2021.

Akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2021, Tim mendatangi Yandri Susanto di sebuah acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan di salah satu Pondok Pesantren di Kota Serang. Tim mencoba mengklarifikasi terkait dugaan pemotongan BOP yang dilakukan timnya. Yandri pun membantah dugaan tersebut.

“Engga, tetep itu ranahnya kementrian agama kan pengguna anggarannya kementrian agama dan di transfer langsung ke pemilik/kepala MDT,” ujar Yandri Susanto kepada Tim KJI.

“Siapa tim saya, coba tunjukkan ke saya. Saya sudah pidato kan secara langsung pada saat penyerahan tidak boleh ada pemotongan satu peser pun dan jika itu dilakukan oleh tim saya maka akan saya tindak. Tidak mungkin ada pemotongan, justru saya mengeluarkan uang untuk mengadakan acara (sosialisasi) saya nggak minta bantuan mereka untuk konsumsi, saya keluar uang sendiri, untuk ongkos pendamping saya yang tanggung sendiri, untuk para koordinator yang bergerak itu saya yang biayain sendiri. Jadi tolong tunjukkan ke saya kalau ada yang melakukan pemotongan apakah itu dari tim saya atau orang yang mengaku-ngaku tim saya. Kalau sudah tau namanya wah pasti saya sikat,” tegasnya.

Terkait dugaan politik elektoral pada dana bantuan BOP tahun 2020, berikut pengakuan Yandri.

“Oh saya kan sudah terpilih yang ketiga mas dan ini jauh sebelum pemilu artinya saya kan sudah tiga kali terpilih tanpa ada bop saya terpilih dan boleh di check kepada semua penerima pernah gak pas sosialisasi pak Yandri bilang "jangan lupa pilih saya" coba check, bawa kehadapan saya kalo ada,” tandasnya.

Serupa, kasus di Kota Serang, di Kabupaten Lebak juga ditemukan. Rumah Aspirasi Hasbi Jayabaya diduga telah mengkoordinir 1.500 Madrasah.

“Kita diberikan ruang pengusulan itu tiga, memang berjalannya proses melalui rapat pendapat Kemenag, Pak Hasbi diberikan porsi untuk mengusulkan. Walaupun terbuka untuk umum, lebih spesifik anggota DPR punya jalan sendiri. Sebenarnya, uangnya digunakan untuk program penanganan corona. Prosesnya rumit. Rumitnya begini, kelemahan Kemenag: sistem dadakan, kurangnya sosialisasi. Padahal nilainya gede. Kabupaten Lebak itu 1500-an lembaga. Dari pihak bank harusnya ada sinergi, kerja samanya gimana, ini mah orang Kemenag sosialisasi internal aja, bank sosialisasi gak jelas. Akhirnya ada problem administrasi yang jadi problem pimpinan lembaga/pondok. Karena kan gak semua paham. Akhirnya, kita coba fasilitasi itu dari Rumah Aspirasi, misal dia tidak punya piagamnya, sebagai satu syarat, akte notaris, dll. Kita dorong itu koordinasi terkait untuk selesaikan itu,” kata Koordinator Rumah Aspirasi Hasbi, Iman.

“Info keseluruhan di Pandeglang yang dapat 600 lebih (MDT), pencairan masing-masing, tidak ditampung oleh forum. Aspirasi dari PKS, paling banyak dari PDI, ada juga dari PPP. Sehubungan kami mah hanya bisa mengusulkan, kalau diakui oleh aspirasi ya silahkan saja,” ujar Ketua FKDT Kabupaten Pandeglang, H. Endin.

Baik pada Yandri atau Hasbi, keduanya tidak melakukan pelanggaran. Namun sangat disayangkan jika bantuan dari pemerintah ini digunakan untuk kepentingan kelompok. Mungkin mereka (Yandri dan Hasbi) melakukan hal tersebut guna mengamankan basis suara di dapil masing-masing.

 

V.  KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelusuran, temuan dan analisis, kami berasumsi bahwa aktor yang bermain pada sengkarut penyaluran dana BOP ini adalah FKDT tingkat Kecamatan atau Kota/Kabupaten. Tidak menutup kemungkinan kasus ini dapat menyeret kelompok lain di tataran yang lebih tinggi. Karena waktu investigasi yang sudah ditetapkan, kami terpaksa menghentikan penelusuran hingga di tingkat FKDT Kota/Kabupaten.

Terkait pemanfaatan BOP dari Kemenag untuk kepentingan politik menjadi poin yang harus disoroti. Sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi dewan, seharusnya Yandri Susanto atau Hasbi Jayabaya jujur kepada masyarakat. Bantuan tersebut berasal dari Kemenag dan bukan dari partai. Hal ini tidak etis jika bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat justru digunakan untuk kepentingan kelompok. Terlebih jika alasannya hanya untuk mengamankan basis suara di dapil masing-masing.

Mengenai kasus ini, kami berharap adanya pengawasan yang ketat. Pengawasan harus dilakukan bukan hanya pada masa Pandemi Covid-19 saja, agar tidak ada lagi oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan bantuan seperti ini. Atas alasan/modus apa pun, kami berharap tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan pribadi/kelompok.

 

VI.             PENUTUP

Investigasi ini merupakan hasil kolaborasi dari Kelompok Jurnalis Investigasi, terdiri dari IDN Times, Detik.com, Banten Raya, Kompas.com, dan CSO Pena Masyarakat serta Laboratorium Banten Girang.

Post a Comment

0 Comments