Laboratorium Banten Girang Adakan Pertunjukan Soal Sangiang



SERANG – Menilik sekelumit persoalan di Pulau Sangiang, Laboratorium Banten Girang adakan Pertunjukan di Padepokan Kupi, Kaloran, Serang. Acara tersebut berisikan diskusi menyoal wacana pulau sangiang dan dilanjutkan dengan pertunjukan teater yang mengusung tema “Babi-babi Sangiang” sebagai simbol kerakusan penguasa setempat, Selasa (27/03/2018).

Feri Sandi selaku Sutradara pertunjukan mengatakan, acara tersebut diadakan untuk menyuarakan persoalan yang ada di Pulau Sangiang sekaligus menghindari terjadinya konflik horizontal antar masyarakat.

“Di Sangiang, warga tidak bisa hidup karena dibawakan babi oleh perusahaan di sana. Tidak hanya babi secara fisik, namun babi secara simbolik yang menggambarkan kerakusan penguasa. Yang kami khawatirkan, bisa saja di antara masyarakat di sana tidak satu suara. Jadi konfliknya horizontal. Tidak lagi kepada perusahaan, namun antar sesama masyarakat,” kata Peri.

Pertunjukan ini dihadiri oleh berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat, aktivis gerakan mahasiswa, akademisi, aliansi sosial, hingga wartawan lokal. Rencananya akan diadakan roadshow di beberapa wilayah. Dalam waktu terdekat pertunjukan akan dilanjutkan di Panimbang, Kampung Lame Pandeglang pada Kamis (29/03/2018).

“Gerakan kecil yang akan kami lakukan ini akan terus diperluas. Setelah dari sini akan di wacanakan kembali di Panimbang, Jakarta, Tangerang dan Bandung,” ujar Peri Sandi.

Muhibuddin, selaku Koordinator Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), sekaligus pemantik diskusi pada acara tersebut mengatakan, pada tahun 1993 melalui Surat Keputusan (SK) Mentri Kehutanan kawasan Cagar Alam berubah fungsi menjadi Taman Wisata Alam.



“Dari situ sudah banyak konflik terjadi. Pada tahun 1995 perusahaan mulai masuk,” ujar Muhibbudin.

Konflik yang dimaksud adalah pengusiran secara sistematis oleh perusahaan kepada masyarakat, salah satunya dengan memasukan hama babi ke pulau tersebut.

“Mulai tahun 1997, babi hutan dibawa ke Pulau Sangiang. Babi itu kan rakus, apa pun dimakan. Otomatis merusak tanaman warga sehingga tidak bisa lagi bercocok tanam. Perkembangbiakannya cepat. Jadi bawanya babinya sepasang-sepasang,” ujar Muhibbudin.

Selain itu, kata Muhibbudin, ada juga ular kobra emas yang bisa membunuh warga, kemudian beruang, hingga Rusa degan dalih untuk melestarikan satwa yang dilindungi maka pulau harus dikosongkan.

“Itu sistematis sekali, sangat kejam,” tambahnya.

Selain memasukkan hewan buas, upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk mengusir masyarakat disana adalah dengan menutup pintu masuk pelabuhan dan memblokir akses jalan warga lokal maupun pendatang. Pos keamanan juga mulai dibangun sejak tahun 1990-an hingga sekarang.

Muhibbudin mengatakan itu semua terjadi lantaran Pulau Sangiang sudah dimiliki oleh perusahaan. Isu tersebut mencuat sejak tahun 2013.

“Dipasang pelang kepemilikan lahan. Milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PKP) namun tidak ada nomor sertifikat. Jika ada yang menempati diberikan hukuman. Itu adalah salah satu bentuk tekanan,” ujar Muhibbudin.

“Warga diberikan surat untuk mengosongkan pulau. Siapa saja yang kembali menempatinya dilaporkan ke Polda dengan alasan penyerobotan lahan dan pungli. Bahkan ada kasus yang sudah sampai dilimpahkan ke Kejaksaan,” tambahnya.

Disi lain, Peri juga mengajak elemen mahasiswa dan masyarakat agar bahu membahu mengawal persoalan Sangiang.

“Hal tersebut tentunya membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu saya mengajak agar teman-teman (Mahasiswa dan elemen masyarakat-Red) setia mengawal persoalan ini,” katanya.

Diketahui Pulau Sangiang merupakan salah satu pulau di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Selat Sunda. Secara administrativ, pulau dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayati ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang, Banten yang dahulu adalah wilayah konservasi dan cagar Alam.

Sumber: bantenpadate.co.id

No comments:

Post a Comment