Cerita Masyarakat Pulau Sangiang yang 'Diusir' Babi-babi Hutan



SERANG, [NEWSmedia] - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Banten bersama ratusan masyarakat Pulau Sangiang menggelar orasi dan pentas seni di Pantai Anyer, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Serang, Sabtu (26/8/2018) malam.

Orasi dan pentas seni tersebut dilakukan untuk mendukung masyarakat Pulau Sangiang yang secara perlahan diusir dari tempat tinggalnya oleh pengusaha resort dari PT. Pondok Kalimaya Putih (PKP).

Aksi teatrikal dari Laoratorium Banten Girang menjadi pembukanya. Teater itu menggambarkan perjuangan masyarakat empat kampung di Pulau Sangiang dalam mempertahankan tanah ulayatnya dari pengusaha.

"Tong potong roti, dicampur mentega, Belanda sudah pergi kini datang gantinya. Tong potong roti, dicampur mentega, siapa yang beli pulaunya" kata mahasiswa dalam aksinya dan terus mengulangi kalimat tersebut.

Dalam teatrikal tersebut diceritakan, dahulu, Pulau Sangiang yang memiliki luas sekitar 768 hektar dan dihuni oleh ratusan kepala keluarga (KK), namun kini hanya tersisa 48 KK yang bertahan.

Status tanah Pulau Sangiang yang merupakan tanah Ulayat dari Kerajaan Lampung, tiba-tiba berubah memiliki sertifikat dan sudah terbagi-bagi. 

"Tahun 1983 diubah menjadi cagar alam. Nah mulai terjadi konflik, warga tidak terima dijadikan cagar alam, karena (status) tanahnya Ulayat. Sekarang statusnya diubah menjadi taman wisata alam," kata Ketua Agra Banten, Muhibuddin.

Warga Pulau Sangiang yang sehari-harinya sebagai petani dan nelayan, kini sudah kesulitan bercocok tanam. Lantaran, pulau yang sudah ditempatnya sejak ratusan tahun itu, tiba-tiba dihuni oleh babi hutan, rusa, musang, monyet dan binatang liar lainnya yang merusak pertaniannya.

"Nah itu yang menanami babi hutan itu dari kehutanan yang bekerjasama dengan perusahaan yang menguasai pulau itu, bayangkan pulau yang tadinya tidak ada hewan liar, tiba-tiba ada, dari mana asalnya kalau bukan kiriman," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cikoneng, Nurwahdini bercerita, ditahun 1983, status Pulau Sangiang berubah menjadi Cagar Alam. Kemudian tahun 1991 hingga 1992, terjadi pembebasan lahan di Pulau Sangiang seluas 251 hektare untuk dijadikan sebuah penginapan yang dikelola oleh Pondok Kalimaya Putih (PKP).

Selanjutnya, di tahun 1993, muncul surat keputusan Menhut bahwa pengelolaan Pulau Sangiang dilakukan oleh BKSDA bersama PKP tanpa melibatkan masyarakat setempat.

"Yang kita tahu tanah Ulayat diberikan oleh kerajaan Lampung. (Surat Ulayat) aslinya ada tulisan Lampung, dihibahkan untuk masyarakat, munculnya sertifikat tanah itu saya tidak tahu. Karena mengenai hal itu, data-data masalah pulau Sangiang hilang, enggak ngerti, begitu saya jadi kepala desa, (data) itu udah enggak ada," terangnya.

Ia menuturkan, pihaknya sudah berkali-kali mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemkab Serang, Pemprov Banten hingga pemerintah pusat untuk meminta solusi, namun kehadirannya seperti tidak digubris.

"Selama ini Pulau Sangiang diklaim milik Kehutanan, padahal itu tanah Ulayat," pungkasnya. [ahi]

Sumber: newsmedia.co.id

No comments:

Post a Comment